Pendidikan

Murid merespon Soal UN Belum Tentu Kuasai Materi Ikatan Guru Indonesia Minta UN Dihapus dari 2020

Wakil Sekjen Ikatan Guru Indonesia Yuche Yahya Sukaca meminta Ujian Nasional (UN) dihapus mulai tahun 2020. Padahal rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerapkan Asesmen Kompetensi Minimum sebagai pengganti Ujian Nasional akan dilakukan masih tahun 2021 mendatang. "Kalau bisa kami mengusulkan bukan tahun depan tapi sesegera mungkin. Kalau bisa tahun ini," ungkap Yuche Yahya Sukaca, dilansir dari Youtube KompasTV pada Kamis (12/12/2019).

Menurut praktisi pendidikan tersebut adanya UN sebetulnya mengubah pola pendidikan siswa menjadi tidak menguasai materi pelajaran. Lebih lanjut,UN hanya membuat siswa mengajarkan bagiamana cara menjawab soal dengan benar. "Siswa akan berlomba lomba bagaimana caranya sehingga dia bisa menjawab soal itu dengan benar," kata Yuche.

Hal ini pun menurutnya tak jauh berbeda dengan guru yang mengajar. "Guru pun sama. Jadi guru sudah terpola 'Oh ada kisi kisi seperti ini'. Pengajaran guru pun jadi sangat terbatas, hanya khusus untuk kisi kisi tersebut." "Dan guru hanya mengajari kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini," jelas Yuche.

Dalam hal ini guru kurang bisa bereksplorasi secara maksimal dalam memilah pengajaran atau kompetensi mana yang tepat untuk muridnya. Menurut Yuche, murid yang dapat menjawab soal dalam UN belum tentu telah menguasai materi pelajarannya itu. "Karena bisa jadi soal soalnya itu sudah didrill (didistribusikan) dulu sama gurunya. Jadi dia tidak berkompeten. Tapi dia hanya sekedar mengingat," paparnya.

Yuche mengungkapkan mendukung sekali adanya Asesmen Kompetensi dalam kebijakan yang dicanangkan Nadiem Makarim. Asesmen kompetensi minimum bukanlah untuk mengevaluasi prestasi murid, namun untuk melihat kualitas sekolah. Adapun materi dari Asesmen Kompetensi Minimum adalah literasi dan numerasi.

"Masuk. Cocok sekali," ujar Yuche menanggapi program 'Merdeka Belajar' Mendikbud. Mengenai materi literasi, Yuche mengatakan murid tak hanya sekedar membaca, tetapi dapat mengerti konsep dalam mengaplikasikan materi. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisa untuk menggunakan angka angka dalam matematika.

"Numerik tidak hanya sekedar siswa menjawab 2+2=4, tetapi siswa bisa menganalisa, bisa menjelaskan atau memproduksi suatu karya berdasarkan perhitungan tersebut," jelasnya. Penilaian dalam sistem Asesmen Kompetensi pastinya akan dikelola oleh guru secara keseluruhan. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah mutu guru di Indonesia sudah cukup rata dan memadahi dalam menjalankan asesmen tersebut?

Yuche menjawab bahwa yang paling mengerti siswa adalah guru yang bersentuhan langsung dengan siswa. Yuche mengatakan, kebutuhan siswa pastinya berbeda antarsatu dengan yang lain. "Menurut saya pemerintah harus menyediakan akses untuk guru bisa mengerti, punya standar yang sama untuk asesmen tersebut. Paling tidak ada acuannya," ujar Yuche.

Adanya guru yang mengenal muridnya secara baik menurutnya akan membuat guru mempunyai standar dalam masa depan siswa. "Ketika guru mengenal dengan baik siswanya, guru punya standar siswanya akan dibawa ke arah mana. Dia akan bisa membuat siswanya mengerti suatu hal. Nah itu standar yang dibuat oleh gurunya," ungkap Yuche. Di sisi lain dikabarkan, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak menyetujui adanya rencana penghapusan Ujian Nasional (UN).

JK menganggap penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa bisa menurun. Jusuf Kalla berpandangan adanya penghapusan Ujian Nasional nanti akan membuat siswa tidak bekerja keras. "Jangan menciptakan generasi muda yang lembek," tukas Jusuf Kalla dilansir dari Youtube pada Kamis (12/12/2019).

Ia berpendapat agar siswa supaya tetap belajar, sebab Ujian Nasional itu penting. Sebagai praktisi pendidikan yang setiap hari bertemu siswanya, Yuche menanggapi pernyataan dari Jusuf Kalla. "Jika memang tidak ada Ujian Nasional, siswanya bisa lebih merdeka dalam belajar. Gurunya pun bisa lebih merdeka dalam mengajar."

"Kompetensi yang guru rasa perlu untuk diberi ke siswa, itulah yang akan diberikan," jelas Yuche. Berbeda jika diberlakukannya Ujian Nasional, maka guru akan terbatas waktunya dan terbatas dalam pemberian materi. Yuche mengatakan, bahkan harus kejar tayang dalam berapa kali pertemuan agar materi segera selesai.

Hal ini hanya digunakan untuk mengejar Ujian Nasional, sebab ada kisi kisi yang memang harus dikejar. Ujian Nasional (UN) 1. UN akan dilakukan terakhir pada tahun 2020.

2. UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter. 3. UN akan dilakukan di pertengahan masa jenjang sekolah misalnya: Sekolah Dasar akan dilakukan penilaian pada kelas 4, bukan kelas 6.

Sekolah Menengah Pertama akan dilakukan penilaian pada kelas 8, bukan kelas 9 Sekolah Menengah ke Atas akan dilakukan penilaian di kelas 11, bukan 12. Hal ini bertujuan untuk mendorong guru dan sekolah agar memperbaiki mutu pendidikan dalam pembelajaran siswa.

Adanya sistem ini maka tidak akan bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. 1. Kebijakan 'Merdeka Belajar' tetap menggunakan sistem zonasi. 2. Komposisi PPDB sbeagai berikut:

Jalur Zonasi minimal 50 persen; Jalur Afirmasi minimal 15 persen; Jalur Perpindahan maksimal 5 persen; Jalur Prestasi (sisa 0 30 persen) disesuaikan kondisi daerah.

Tags
Show More

Fatuni Zulaikha

Pada akhirnya nanti, semua yang pernah hilang atau diambil dari diri kita akan kembali lagi kepada kita. Walaupun dengan cara yang tidak pernah kita duga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close