Nasional

Kasus Sukmawati Tidak Ada Hubungannya Dengan Penistaan Agama Direktur Riset Setara Institute

Direktur Riset Setara Institute, Halili mengatakan kasus Sukmawati Soekarnoputri tidak ada hubungannya dengan penistaan agama. "Kami pernah mengeluarkan statement bahwa kasus Sukmawati tidak ada hubungannya dengan penistaan agama," ujar Halili di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (24/11/2019). Halili mengaku, secara pribadi dirinya telah melihat video pidato Sukmawati secara utuh dan tidak menemukan indikasi dugaan penistaan agama dalam video saat Sukmawati menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertema 'Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkap Radikalisme dan Berantas Terorisme', beberapa waktu lalu.

"Artinya dalam konteks ini tempatkan saja, statement Sukmawati itu sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Halili. Ia mengatakan, pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Sukmawati dalam video, hendaknya membuat pendekatan yang sama untuk mengemukakan kontra pendapat dengan pendapat Sukmawati, baik itu secara diskusi atau lewat media sosial. "Maksud saya ketika ada orang yang tidak setuju dengan statement itu, ya gunakan saluran saluran mengemukakan pendapat yang sama. Membuat diskusi diskusi atau menggunakan media sosial, atau media lain untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pandangan Sukma. Saya tidak melihat ada ruang untuk mempersoalkan sukmawati menggunakan pasal penodaan agama," ujar Halili.

Halili memberikan saran kepada pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Sukmawati agar menggunakan pendekatan non peradilan dan berharap pola kasus yang menimpa Ahok tidak terjadi lagi. "Begitu pasal penodaan dipakai, pengadilan berlangsung kemudian tekanan mobilisasi masa terhadap proses pengadilan. Itu terjadi di Tanjungbalai, terjadi pada kasus Ahok, yang kita bahkan tidak tahu dimana konten menistakannya. Tapi dengan mobilisasi masa, pengadilan dipengaruhi. Itu mungkin bisa terjadi di kasus Sukmawati, kalau pendekatannya pendekatan peradilan" ujar Halili. Kordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) mengunjungi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta fatwa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri, Jumat (22/11/2019).

Permohonan fatwa juga terkait laporan polisi yang diajukan pelapor atas nama Ratih Puspa Nusanti dengan nomor TBL/7393/XI/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 15 November 2019. "Dalam laporan tersebut ada dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarno Putri, yaitu terkait membandingkan Nabi Muhammad dengan seorang manusia," ujar Wakil Ketua Korlabi, Arvid Saktyo, di Kantor MUI, Jakarta Pusat. Korlabi meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa dengan sejumlah alasan di antaranya, materi dugaan penistaan dinilai sangat menyinggung dan merendahkan agama Islam dengan membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno.

Pernyataan Sukmawati dimuka umum dinilai Korlabi secara nyata telah merendahkan dan melecehkan agama Islam. "Perbuatannya telah selesai, dengan bukti video yang membuktikan tindak pidana yang di lakukan Bu Sukma yaitu berupa dua hal. Pertama membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno dan membandingkan Alquran dengan Pancasila," ujar Ketua Penasehat Korlabi, Eggi Sudjana. Diluar kasus ini, Korlabi juga menilai Sukmawati telah melakukan kasus dugaan penistaan agama yang merendahkan dan melecehkan suara adzan dan cadar.

Adapun tujuan dari Korlabi meminta MUI untuk menurunkan fatwa agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Kita mematuhi prosedur, supaya MUI dapat mengeluarkan fatwa. Walaupun secara hukum pidana, sebenarnya tidak perlu. Karna pasalnya sudah jelas, sudah masuk terkait penistaan agama," ujar Eggi Sudjana. Pelaporan ini juga dilakukan Korlabi agar tidak ada lagi orang yang merendahkan agama Islam dan menggiring opini seolah Islam adalah agama yang radikal.

Sayangnya, pada hari ini tidak ada petinggi dari MUI yang bisa ditemui dikarenakan harus menghadiri acara yang sudah dijadwalkan. Direncanakan pihak Korlabi akan kembali ke kantor MUI untuk menemui petinggi MUI pada hari Senin, (25/11/2019). Ketua Penasehat Kordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Eggi Sudjana meminta agar polisi adil dan tidak diskriminatif terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

Eggi Sudjana menduga Sukmawati melakukan tindak pidana hukum pasal 156 (a) KUHP tentang ujaran kebencian termaksuk penistaan agama. "Perlu diketahui, secara hukum pidana perbuatannya telah selesai dengan bukti video dan medsos. Ada dua hal (kasus) pertama membandingkan Al quran dengan pancasila, itu sangat merendahkan nilai nilai Alquran. Lalu kedua membandingkan Nabi Muhammad Saw dengan Soekarno, itu amat sangat serius," ujar Eggi Sudjana di kantor pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019). Eggi Sudjana membandingkan kasus penistaan yang dilakukan Sukmawati dengan kasus Ahok di tahun 2016.

Ia menilai Sukmawati secara terang terangan dan sengaja membandingkan nabi dengan sosok Soekarno. "Secara yurisprudensi Ahok, saat itu Ahok cuma mengatakan 'jangan mau dibodohi pake ayat almaidah:51'. Itu saja masih bisa diperdebatkan, tapi tetap kena hukuman. Apalagi ini telak membandingkan," ujar Eggi Sudjana. Ia meminta polisi aktif bergerak, seperti saat menangani kasusnya di tahun 2006 yang pernah dianggap menghina Presiden atau kasus dirinya tentang baru baru ini saat berbicara people power.

"Kemarin saya bebicara people power langsung ditangkap. Jadi saya mengalami sendiri. Tapi kenapa ini enak saja, mentang mentang anak bapak Soekarno, yang kita semua hormat dengan Soekarno. Hukum tidak boleh tidak setara," ujarnya.

Tags
Show More

Fatuni Zulaikha

Pada akhirnya nanti, semua yang pernah hilang atau diambil dari diri kita akan kembali lagi kepada kita. Walaupun dengan cara yang tidak pernah kita duga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close