Nasional

dari Internal Garuda hingga Jokowi & Sandiaga Uno Ragam Respons Pemecatan Dirut Garuda Ari Ashkara

Pemecatan Dirut Garuda Ari Ashkara oleh Menteri BUMN Erick Thohir menuai respons dari berbagai pihak. Pemecatan Ari Ashkara lantaran kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat baru milik maskapai Garuda Indonesia yang diterbangkan dari Perancis. Menanggapi kasus penyelundupan, Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyambut baik keputusan Erick Thohir memecat Ari Ashkara.

Dikutip dari , Ketua Ikagi, Zaenal Muttaqin sangat mendukung respons Erick Thohir memberhentikanAri Ashkara dari posisi Dirut Garuda. "Jadi kami sangat mendukung respons cepat Pak Erick yang telah memecat Ari Askhara terkait kasus penyelundupan Harley Davidson," pungkasnya. Selama kepemimpinan Ari Ashkara, Ikagi menilai banyak dirugikan.

Hal itu terkait kebijakan kebijakan yang diambilnya. Zaenal mengungkapkan beberapa kebijakan yang merugikan di antaranya Ari Ashkara mengubah rute penerbangan Jakarta Amsterdam menjadi Bali Medan Amsterdam. Akibatnya, awak kabin harus bekarja lebih lama.

"Tentang pengalihan rute, itu merugikan awak kami karena perjalanan lebih panjang sehingga jam kerja kami melebihi batas wajar. Itu malah hampir 19 jam lebih perjalanan kita," katanya. Alasan pemindahan pun tidak secara jelas diketahui. "Jadi saya juga enggak tahu kenapa, kenapa dialihkan penerbangan jadi Denpasar ke Kualanamu dan baru ke Amsterdam. Saya tidak tahu seperti apa, apa alasan Pak Ari yang mendasar sehingga melakukan pengalihan," ungkap dia.

Selain itu, Zaenal juga mengungkapkan beberapa kebijakan kontroversial Ari Ashkara. Mulai dari pemalsuan laporan keuangan, suguhan live music akustik di pesawat, larangan foto dan video di pesawat, hingga penyelundupan Harley. Menanggapi soal pemecatan Ari Ashkara, Presiden Asosiasi Pilot Garuda (APG), Bintang Hardiono meminta seluruh pilot tetap menjalankan pekerjaan layaknya kondisi normal.

Melansir , Bintang meminta rekan rekan pilot tetap melayani penerbangan dan senantiasa mengutamakan keamanan penumpang. "Menyikapi ramainya pemberitaan yang beredar saat ini, APG mengimbau kepada seluruh anggota untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik baiknya dan bekerja secara profesional dengan tetap mengutamakan safety sebagai hal yang utama," kata Bintang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12/2019). Sementara itu APG juga memberikan dukungannya terhadap pemerintah untuk menegakkan hukum.

"APG akan terus mendukung seluruh langkah langkah pemerintah dalam menegakkan aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan komitmen kita untuk selalu menjunjung tinggi aturan dan taat terhadap aturan," ujarnya. Mengenai kasus Ari Ashkara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai keputusan yang diambil oleh Erick Thohir telah tegas. Jokowi menyebut kejadian ini menjadi alarm untuk pihak lain agar tidak melakukan hal hal yang melanggar ketentuan.

Dikutip dari video YouTube KompasTV, Jokowi meminta jangan ada lagi pihak yang melakukan hal semacam itu. "Saya kira pesannya tegas sekali sudah, saya enggak akan mengulang. Jangan ada yang mengulang ulang seperti itu lagi," ucapnya. "Menteri BUMN kemarin sudah tegas sekali. Pesan untuk semuanya, jangan main main," ujar Jokowi.

Sementara itu, Sandiaga Uno mengungkapkan rasa keprihatinannya terkait kasus Ari Ashkara. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut menganggap Ari Ashkara telah menyalahgunakan wewenangnya. "Sangat memprihatinkan ya, dan ini membuat miris hati kita bahwa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dilakukan oleh petinggi petinggi yang mestinya jadi role model ," kata Sandi, Minggu (8/12/2019), dikutip dari yang mengutip dari Antara .

Mantan calon wakil presiden tersebut memberikan apresiasi atas langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang memecat Ari Ashkara. Sandi menyebut hal itu adalah upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sandi mengungkapkan, apabila Menteri BUMN tidak memberi ketegasan dan contoh yang baik, dapat berdampak pada jajarannya.

"Langkah pak Erick tepat dan mengirimkan pesan yang jelas. Bahwa siapapun itu yang melakukan, tidak ada yang above the law ," ujar Sandi. Lebih lanjut, mengenai BUMN, Sandi menyarankan agar pembenahan dilakukan sampai tingkat bawah. Ia juga menyebut BUMN harus memegang teguh sistem sesuai dengan Undang undang BUMN dan Pasal 33 UUD 1945.

"Saya melihat BUMN ini tata kelola perusahaannya, good corporate governance nya perlu terus diperbaiki ke depan karena mereka adalah milik negara dan milik rakyat, sehingga mereka harus bertanggung jawab juga kepada rakyat," kata Sandi. Sandiaga menilai kasus Ari Ashkara ini hendaknya dijadikan pembelajaran agar tidak kembali terulang di masa yang akan datang. "Saya ucapkan dukungan saya kepada pak Erick dan melihat kasus ini, jangan betul betul dihancurkan dia (Ari Ashkara), dirundung (bully) habis habisan, tapi dijadikan contoh agar kejadian tidak terulang lagi," kata Sandi.

Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus tersebut adalah hal yang sudah biasa terjadi. Melansir , Saut Situmorang menyebut penyelundupan barang mewah seperti pada kasus Garuda Indonesia merupakan cerita lama. "Kalau itu menjadi modus, saya kira itu sudah menjadi cerita yang sangat umum," ujar Saut usai diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Saut juga menyebut, modus serupa juga ditemukan KPK pada sejumlah bandara dan pelabuhan. Penyelundupan dilakukan tak lain agar tidak terkena pajak. "Sejak awal saya di KPK sudah mencoba masuk di Tanjung Priok, langsung membuka kontainer. Pergi ke bandara melihat sendiri mereka melakukan ada barang yang tidak cocok dengan yang disebutkan," ujarnya.

Saut juga mengungkapkan modus semacam itu seharusnya dihentikan. Lebih lanjut, soal penyelundupan di maskapai Garuda, Saut menyebut KPK hanya berwenang melakukan supervisi. "Jika tiba tiba dibalik isu transaksional mereka tidak serius menindaklanjuti, lalu ada hal hal lain, (KPK) bisa supervisi," kata Saut.

Sementara itu dorongan penyelidikan kasus penyelundupan tersebut hadir dari Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo. "Bisa diproses secara hukum tidak hanya dipecat, karena ini sudah sangat keterlaluan," ucap Adnan, Sabtu (7/12/2019) dilansir melalui . Adnan mengaku heran jabatan yang dimiliki justru disalahgunakan.

"Bagaimana jabatan itu dimanfaatkan untuk memfasilitasi kepentingan pribadi," ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan dengan kasus penyelundupan ini bisa menjadi pintu penyelidikan lanjutan. Disebutkannya, indikasi adanya kasus lain juga muncul.

"Mungkin saja di luar kasus penyelundupan (onderdil) motor gede ini ada lagi kasus lain," ujarnya. Adnan mengungkapkan, pihak internal maskapai dan Kementerian BUMN harusnya melakukan penyelidikan lanjutan. "Itu berarti tim inspektorat internalnya di Garuda harus memeriksa dan mengaudit berbagai macam keputusan yang telah dan pernah diambil direktur utama itu," kata Adnan.

Tags
Show More

Fatuni Zulaikha

Pada akhirnya nanti, semua yang pernah hilang atau diambil dari diri kita akan kembali lagi kepada kita. Walaupun dengan cara yang tidak pernah kita duga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close